Pilihan-Rakyat.com, Setelah Nepal, kini gelombang demonstrasi besar-besaran juga mengguncang Australia, tetangga dekat Indonesia. Ribuan warga memadati jalanan Melbourne pada Sabtu (14/9), menuntut perubahan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap sejumlah isu, terutama terkait kebijakan pengungsi, imigrasi, hingga keadilan sosial. Para demonstran menilai pemerintah Australia gagal menunjukkan transparansi serta tidak mampu memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat kelas menengah ke bawah.
CNN Indonesia melaporkan, “Ribuan orang di tetangga RI turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran pada Sabtu.” Aksi massa ini berlangsung di sejumlah titik penting di Melbourne dengan penjagaan ketat aparat keamanan.
Para demonstran juga menyerukan reformasi dalam sistem politik Australia. Mereka menuntut agar pemerintah lebih terbuka, responsif, dan berpihak kepada kelompok rentan. Dalam aksinya, massa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi kritik keras terhadap kebijakan yang dianggap diskriminatif.
CNN Indonesia mencatat, “Demo besar-besaran di Kota Melbourne, Australia,” menunjukkan bahwa keresahan publik kini semakin nyata di kawasan Asia-Pasifik.
Situasi ini menjadi sorotan karena muncul hanya beberapa hari setelah Nepal diguncang unjuk rasa dengan skala yang hampir sama. Hal tersebut menandakan bahwa kawasan Asia-Pasifik tengah menghadapi ketegangan sosial-politik, di mana masyarakat kian berani mengekspresikan kekecewaannya terhadap pemerintah.
Konteks politik dalam negeri Australia juga memperburuk situasi. Pemerintahan saat ini dinilai belum mampu menjawab tantangan ekonomi yang melanda pascapandemi, ditambah tekanan dari kebijakan imigrasi yang dianggap tidak manusiawi oleh sebagian besar masyarakat sipil. Ketidakpuasan publik ini akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi besar di Melbourne.
Para pengamat menilai, jika pemerintah Australia tidak segera merespons tuntutan warganya, aksi serupa bisa merembet ke kota-kota besar lainnya, bahkan berpotensi menimbulkan krisis politik yang lebih luas.
