Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Serangkaian kunjungan pejabat pemerintahan Trump ke Yerusalem dalam sepekan terakhir bertujuan memastikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mematuhi kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Fenomena itu bahkan mendapat julukan menarik dari media Israel, yang menyinggung nama panggilan sang perdana menteri: “Bibi-sitting.”
Di balik pengawasan yang terkesan dilakukan terhadap sekutu berdaulat tersebut, tersimpan perubahan yang lebih signifikan. Sebuah babak baru dalam hubungan Amerika Serikat dan Israel tengah terbentuk, khususnya dalam dinamika antara kedua pemimpinnya.
Pada masa jabatan pertamanya, Presiden Trump dikenal kerap memberikan keuntungan politik besar bagi Netanyahu, mulai dari pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel hingga pengesahan kedaulatan atas Dataran Tinggi Golan.
Memasuki masa jabatan keduanya, Trump kembali menunjukkan sikap serupa. Ia sempat memenuhi ambisi sayap kanan Israel untuk mendeportasi warga dan menjadikan Jalur Gaza sebagai “Riviera” di kawasan Timur Tengah.
Pada Maret lalu, Trump juga menyatakan dukungan terhadap Netanyahu ketika ia melanggar gencatan senjata dengan Hamas. Puncaknya pada Juni, Trump memperluas dukungannya terhadap Israel dengan mengerahkan pesawat tempur B-2 untuk menyerang fasilitas nuklir Iran.
“Istilah yang digunakan di Israel adalah bahwa dia bekerja untuk kita,” ucap Reuven Hazan, seorang profesor ilmu politik di Universitas Ibrani Yerusalem, tentang Trump.
“Semua orang berpikir bahwa Trump hanya mengulang kata-kata yang dituliskan oleh Bibi untuknya.”
Hal itu kini telah berubah. Presiden Trump justru semakin sering menyuarakan rasa kecewanya terhadap Perdana Menteri Netanyahu. Salah satu tanda awal ketegangan itu terlihat ketika Trump marah atas keputusan Netanyahu melancarkan serangan udara ke Iran pada Juni lalu, padahal saat itu gencatan senjata dalam konflik 12 hari sudah diberlakukan.
Ketegangan berlanjut setelah kegagalan serangan udara Israel terhadap negosiator Hamas di Qatar bulan lalu. Dalam pertemuan di Ruang Oval, Trump bahkan mendesak Netanyahu untuk segera menghubungi perdana menteri Qatar dan menyampaikan permintaan maaf.
Hal tersebut diungkapkan oleh Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat presiden, dalam wawancara program “60 Minutes” pada 20 Oktober.
“Saya pikir dia merasa bahwa Israel mulai sedikit keluar dari kendali dalam apa yang mereka lakukan,”
“dan bahwa saatnya untuk bertindak tegas dan menghentikan mereka dari melakukan hal-hal yang menurutnya tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang mereka.” ucapnya.
Pernyataan Kushner itu menjadi pengungkapan yang mengejutkan, menggambarkan keyakinan Trump bahwa dialah yang sebenarnya bertindak demi kepentingan Israel, bukan Netanyahu. Setelah itu, Trump menekan Netanyahu agar menerima rencana perdamaian untuk Gaza yang ia usulkan, termasuk pengakuan terhadap aspirasi rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri. Namun, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang perdana menteri Israel.
“Dia harus menerimanya. Dia tidak punya pilihan. Dengan saya, kamu harus menerimanya.” Ucap Trump kepada Axios sehari kemudian.
Walau kerap melontarkan kritik tajam kepada Netanyahu, Trump bersama para penasihatnya tetap menunjukkan dukungan kuat terhadap Israel. Sikap itu tampak jelas selama kunjungannya ke Yerusalem bulan ini. Ia pun terus melontarkan ancaman terhadap Hamas, memperingatkan akan ada tindakan tegas jika kelompok tersebut tidak menepati janji untuk menyerahkan seluruh jenazah warga Israel. Namun, melalui unggahan di media sosial pada Sabtu, Trump menegaskan bahwa jika Hamas melanggar komitmennya, maka “negara-negara lain” yang akan “mengambil langkah” terhadap kelompok itu.
Sementara itu, masyarakat Israel mulai mempertanyakan sampai kapan Amerika Serikat akan mempertahankan tekanannya, terutama jika Trump tampak mulai kehilangan perhatian terhadap isu tersebut.
“Dia tidak punya daya tahan,”
“Dia tidak bisa terus menjadi pengasuh Bibi. Dan dia tidak bisa terus membiarkan orang-orang datang terbang. Pertanyaannya adalah: Siapa yang akan menyerah lebih dulu?” kata Hazan.
Trump tidak hanya menunjukkan kendalinya atas Netanyahu dalam isu Gaza. Pada pertengahan Oktober, ia juga menyampaikan kepada para wartawan pandangannya mengenai solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.
“Saya akan memutuskan apa yang menurut saya benar.” ucap Trump.
Dalam wawancara dengan majalah Time, Trump ditanya apakah ia percaya Marwan Barghouti, tokoh Palestina yang populer dan dihukum pada 2004 atas tuduhan terorisme karena perannya dalam serangan yang menewaskan lima orang, seharusnya dibebaskan dari penjara Israel.
Barghouti tidak termasuk di antara 250 tahanan Palestina yang menjalani hukuman panjang yang dibebaskan Israel sebagai bagian dari pertukaran sandera yang ditahan di Gaza. Trump mengatakan dia baru saja membahas ide membebaskan Barghouti, menambahkan,
“Saya akan membuat keputusan.”
“Saya, Bukan kita.” ucapnya lagi.
Trump juga semakin keras menolak wacana pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki oleh Israel. Gagasan itu merupakan agenda lama dari koalisi sayap kanan pendukung Netanyahu dan kembali menguat setelah beberapa negara baru-baru ini mengakui kedaulatan Palestina.
“Itu tidak akan terjadi,”
“Israel akan kehilangan semua dukungan dari Amerika Serikat jika hal itu terjadi.” ucap Trump dalam wawancara dengan majalah Time.
Upaya Amerika Serikat dalam menjaga keberlangsungan gencatan senjata di Gaza tampaknya turut membatasi ruang gerak Netanyahu.
Di lapangan, para pejabat Israel kini mulai menyesuaikan diri dengan situasi baru, di mana mitra Amerika tampak mengambil peran lebih dominan dalam memastikan gencatan senjata tetap berjalan. Ketika Israel sempat mengancam akan menghentikan seluruh bantuan kemanusiaan ke Gaza usai dua tentaranya tewas pada 19 Oktober, kebijakan itu dibatalkan hanya beberapa jam kemudian. Truk-truk bantuan pun kembali melintas menuju Gaza keesokan harinya. Media Israel menyebut pembatalan tersebut terjadi berkat tekanan langsung dari Washington.
Rincian koordinasi baru itu tengah disusun di Pusat Koordinasi Sipil-Militer yang baru dibentuk di Kiryat Gat, Israel selatan, dan melibatkan sekitar 200 personel militer AS. Wakil Presiden JD Vance serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahkan meninjau langsung fasilitas itu pekan lalu.
Menurut pejabat militer AS, pusat tersebut berfungsi untuk memantau pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan, logistik, dan dukungan keamanan dari komunitas internasional ke Gaza.
Amerika Serikat juga mulai mengoperasikan pesawat nirawak (drone) di wilayah Gaza, menunjukkan keinginan Washington untuk memiliki pemahaman situasi secara independen tanpa bergantung sepenuhnya pada laporan Israel.
Semua perkembangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah Israel untuk diterima.
Tidak lama lalu, Netanyahu memasang papan iklan kampanye raksasa di gedung pencakar langit di Yerusalem dan Tel Aviv, menampilkan wajahnya bersama Trump, dengan slogan yang menyatakan dia berada di “liga yang berbeda.”
“Kini, Netanyahu tampak kehilangan wibawanya di samping presiden,” ucap Hazan.
“Seperti gubernur sebuah negara bagian daripada pemimpin sebuah negara.”
Survei yang dilakukan oleh stasiun televisi publik Israel pada Minggu menemukan bahwa 48 persen warga Israel percaya Israel telah menjadi “protektorat AS.” Hanya 29 persen yang tidak setuju.
Dalam pidatonya kepada kabinetnya pada Minggu, Netanyahu merasa terpaksa untuk membahas masalah tersebut secara langsung.
“Israel adalah negara yang merdeka,” ucapnya, mengulang perkataannya beberapa saat kemudian.
Fakta bahwa Netanyahu perlu menegaskan hal itu dua kali menjadi bentuk pengakuan tersendiri.
Situasi ini sangat berbeda dibanding masa lalu, ketika Netanyahu tampak menikmati konfrontasinya dengan para presiden Amerika Serikat dan bahkan kerap keluar sebagai pihak yang unggul.
Ia pernah menantang Presiden Joseph R. Biden Jr. dengan menyatakan bahwa rakyat Israel akan “berjuang dengan kuku jari kami” jika Washington menghentikan pengiriman senjata. Ia juga menghadapi Presiden Barack Obama secara terbuka dengan berpidato di depan Kongres untuk mengecam kesepakatan nuklir antara AS dan Iran. Bahkan, hubungannya dengan Presiden Bill Clinton sempat begitu tegang hingga Clinton, dengan nada marah, mempertanyakan negara mana sebenarnya yang bertindak sebagai kekuatan adidaya.
Kini saat Israel bersiap menghadapi tahun pemilu, meskipun jadwal pastinya belum diumumkan, dinamika politik kembali memanas. Sebelumnya, Trump dikenal kerap memberikan keuntungan besar kepada Netanyahu menjelang masa kampanye. Namun kali ini, Trump tampak mulai memperlihatkan bahwa ia juga bisa menjadi ancaman bagi sang perdana menteri.
“Saya pikir Bibi lebih memahami daripada Trump bahwa Trump dapat merusak prospek elektoralnya dengan satu posting media sosial,” ucap Nimrod Novik, yang pernah menjadi penasihat mantan Perdana Menteri Shimon Peres dan kini menjadi peneliti di Israel Policy Forum.
“Saat Trump menjauh darinya baik dengan mengatakan, ‘Orang ini berita buruk,’ atau bahkan lebih lembut, dengan mengatakan, ‘Saya akan bekerja sama dengan erat dengan perdana menteri Israel mana pun’ itu sudah cukup untuk mempengaruhi situasi.”
Hal ini menimbulkan pertanyaan yang agak fantastis namun tetap menarik.
Jika kelemahan politik Netanyahu, popularitas Trump yang luar biasa di kalangan pemilih Israel, dan dorongan Trump untuk perjanjian damai semua bertahan, apakah Netanyahu akan menyimpulkan bahwa kunci kelangsungan politiknya bukanlah menghalangi pembentukan negara Palestina, melainkan membuatnya mungkin?
