Pilihan-Rakyat.com, Jakarta-Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di Papua untuk bersama-sama mengawal penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Menurutnya, pengawasan bersama menjadi kunci agar manfaat dana tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.
Ajakan itu disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta jajaran pemerintah daerah se-Papua Barat di Ruang Rapat Mansinam, Swiss-Belhotel Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025). Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wapres di Tanah Papua setelah memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Gedung Keuangan Negara Manokwari.
Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa penguatan pengawasan terhadap Dana Otsus merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden, kata Gibran, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penyaluran dana dan pelaksanaan program pembangunan di Papua.
“Kita ingin agar semua program dan penggunaan Dana Otsus benar-benar berorientasi pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar administrasi di atas kertas,” ujar Gibran.
Wapres juga menyebut sejumlah program prioritas yang sedang berjalan, antara lain program Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, MBG, Sekolah Garuda, dan Revitalisasi Sekolah. Program-program ini dinilai penting untuk memperkuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tanah Papua.
Selain itu, Gibran menyoroti pembangunan infrastruktur Trans Papua yang masih menyisakan beberapa ruas belum tersambung. Ia berharap penyelesaian proyek tersebut dapat berdampak langsung pada penurunan inflasi dan harga bahan pokok di wilayah pedalaman.
“Kita ingin konektivitas di Papua semakin baik agar biaya logistik turun dan masyarakat di pedalaman juga bisa merasakan harga kebutuhan yang lebih terjangkau,” tambahnya.
Menutup arahannya, Wapres menegaskan kembali komitmen pemerintah pusat bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh bersifat Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris. Ia menekankan pentingnya mendengar langsung aspirasi masyarakat dan para tokoh di Papua sebagai bagian dari perumusan kebijakan pembangunan yang berkeadilan.
“Pemerintah akan terus membuka ruang dialog. Kami ingin pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua,” tutup Gibran.
