“Mengutip Hegel, sejarah adalah dialektika tesis (jasa Soeharto), antitesis (pelanggaran HAM dan kasus Marsinah), menuju sintesis rekonsiliasi berkeadilan. Gelar pahlawan bukan hadiah politik, tapi refleksi nilai bangsa.”
Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Polemik publik kembali mencuat ketika wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah dan Soeharto muncul dalam ruang diskursus yang sama. Dua nama dengan sejarah yang berseberangan secara ideologis dan moral ini tiba-tiba disejajarkan dalam konteks penghormatan negara. Di satu sisi, Marsinah adalah simbol perlawanan buruh terhadap ketidakadilan struktural rezim Orde Baru. Di sisi lain, Soeharto adalah arsitek dari sistem represif yang menyingkirkan suara-suara seperti Marsinah. Pertanyaannya: bagaimana mungkin negara yang sama menempatkan pelaku dan korban dalam satu altar penghargaan yang disebut “pahlawan”?
Marsinah bukan sekadar nama. Ia adalah wujud dari nurani publik yang memberontak terhadap ketidakadilan. Buruh perempuan yang ditemukan tewas pada Mei 1993 itu menjadi ikon perjuangan kelas pekerja Indonesia. Kasusnya mengguncang dunia karena memperlihatkan wajah gelap kekuasaan: penyiksaan, pembungkaman, dan rekayasa hukum terhadap mereka yang berani menuntut hak. Sampai hari ini, pelaku pembunuhan Marsinah tak pernah benar-benar diadili. Keadilan untuknya masih menjadi luka terbuka bangsa.
Lalu di titik lain sejarah, Soeharto dikenang sebagai pemimpin yang membangun stabilitas ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan jejak kelam: pelanggaran HAM, korupsi, pembungkaman politik, dan manipulasi sejarah selama 32 tahun kekuasaannya. Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepadanya bukan hanya penghinaan terhadap korban Orde Baru, tetapi juga sebuah bentuk amnesia kolektif yang disengaja. Ia adalah bagian dari proyek “pencucian sejarah” upaya sistematis untuk memutihkan masa lalu dan mengaburkan garis antara korban dan pelaku.
Ketika negara menyamakan Marsinah dan Soeharto dalam derajat kepahlawanan, sesungguhnya kita sedang menyaksikan paradoks moral yang telanjang. Ini bukan sekadar perdebatan akademik, tetapi pertarungan makna antara memori dan manipulasi. Gelar pahlawan bukan sekadar simbol kehormatan; ia adalah representasi dari nilai yang dijaga oleh bangsa. Maka, ketika pelaku represi dan korban penindasan diletakkan di altar yang sama, nilai itu berubah menjadi absurditas.
Bagi banyak kalangan aktivis, akademisi, dan keluarga korban, langkah ini adalah bentuk penghinaan terhadap perjuangan rakyat kecil yang selama ini dilupakan. “Ini manipulasi politik dan sejarah yang luar biasa,” ujar salah satu aktivis buruh. Negara, melalui kebijakan simbolik seperti ini, seolah tengah menulis ulang sejarah dengan tinta kepentingan. Dalam konteks politik hari ini, pemberian gelar itu bisa dibaca sebagai upaya menciptakan narasi rekonsiliasi palsu di mana luka masa lalu disembunyikan, bukan disembuhkan.
Ironinya, wacana ini muncul di tengah gelombang kekecewaan publik terhadap menurunnya kualitas demokrasi dan meningkatnya politik pencitraan. Pemberian gelar Pahlawan Nasional sering kali bukan hasil dari pertimbangan historis dan moral, melainkan pertimbangan politik. Ia menjadi alat legitimasi, bukan penghargaan. Dalam situasi seperti ini, sejarah bukan lagi cermin bagi bangsa, melainkan panggung propaganda bagi kekuasaan.
Sejarah Indonesia tidak kekurangan pahlawan sejati mereka yang berjuang tanpa pamrih, menantang struktur penindasan, dan mengorbankan hidupnya demi keadilan. Marsinah adalah salah satu dari mereka. Tetapi ketika nama seperti Soeharto diseret masuk ke daftar kehormatan yang sama, kita perlu bertanya: apakah bangsa ini sedang kehilangan kemampuan membedakan antara yang menindas dan yang ditindas?
Maka, kontroversi ini bukan sekadar soal gelar, melainkan soal arah moral bangsa. Apakah kita memilih untuk mengingat, atau memilih untuk melupakan? Jika sejarah terus dimanipulasi atas nama “rekonsiliasi nasional”, maka bangsa ini perlahan kehilangan kompas etiknya. Dan jika negara terus menukar darah para korban dengan simbol kosong bernama penghargaan politik, maka gelar “pahlawan” tidak lagi berarti apa-apa — selain cermin dari betapa dalamnya krisis nurani kita hari ini.
