Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Realisasi investasi Jawa Barat tahun 2025 yang mencapai Rp296,8 triliun dinilai sebagai capaian strategis pemerintah provinsi.
Namun di saat bersamaan, sebanyak 18.815 pekerja tercatat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut investasi dan PHK sebagai dua variabel berbeda, antaranya investasi merepresentasikan peluang kerja baru, sedangkan PHK berkaitan dengan dinamika operasional perusahaan yang sudah berjalan.
Secara teoritis, pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru. Dalam ekonomi modern, investasi baru tidak selalu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja, terutama jika bersifat padat teknologi.
Namun bagi kalangan masyarakat sipil, pemisahan konseptual itu belum cukup meredakan kekhawatiran publik.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan BADKO HMI Jawa Barat, M. Imam Maulana, menilai pemerintah tidak boleh berhenti pada pendekatan statistik semata.
“Pemerintah tidak cukup hanya menyebut ini dua variabel berbeda. Publik butuh jawaban konkret: berapa lapangan kerja bersih yang tercipta? Jika investasi ratusan triliun tetapi PHK tetap tinggi, berarti kualitas investasi perlu dievaluasi,” ujarnya, Minggu (15/2/2026).
Menurut Imam, keberhasilan investasi tidak boleh diukur dari nilai rupiah saja, melainkan dari tingkat employment elasticity, yakni sejauh mana investasi mampu menciptakan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal.
Ia mengingatkan bahwa Jawa Barat sebagai basis industri manufaktur tengah menghadapi tekanan global berupa otomatisasi, relokasi industri, dan percepatan transformasi digital.
Tanpa kebijakan transisi yang kuat, pekerja berpotensi menjadi korban perubahan struktur ekonomi.
Ia pun mengusulkan sejumlah langkah strategis, pertama audit kualitas investasi, bahwa Pemerintah perlu membuka data sektoral.
“Investasi masuk ke sektor apa, padat karya atau padat modal, serta berapa tenaga kerja yang terserap,” katanya.
Kedua, insentif berbasis penyerapan tenaga kerja, terkait insentif fiskal dan kemudahan perizinan sebaiknya diprioritaskan bagi industri yang menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan.
“Ketiga, program reskilling terintegrasi, bahwa balai latihan kerja perlu disinergikan dengan kebutuhan industri baru, bukan sekadar pelatihan administratif tanpa kepastian penempatan,” jelasnya.
Keempat, early warning system PHK, Pemerintah Provinsi didorong membangun sistem deteksi dini terhadap potensi PHK massal agar mitigasi bisa dilakukan lebih cepat.
“Jika investasi hanya besar secara angka tetapi tidak inklusif, ketimpangan akan melebar. Transformasi industri jangan sampai meninggalkan pekerja,” tambah Imam.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum BADKO HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati.
Ia menegaskan kritik yang disampaikan bukan bentuk oposisi politik, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial.
“Investasi penting untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan tanpa pemerataan hanya menghasilkan angka indah di laporan, sementara masyarakat menghadapi ketidakpastian kerja. Pemerintah perlu memastikan arah pembangunan berpihak pada tenaga kerja,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola investasi yang berlandaskan prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Menurutnya, dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja harus diperkuat.
“Jangan sampai narasi ‘investasi tinggi’ menjadi tameng untuk mengabaikan keresahan buruh. Justru momentum investasi besar ini harus dimanfaatkan untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan berkeadilan,” tegasnya.
Secara regulasi, investasi dan PHK memang berada dalam domain berbeda. Namun dalam perspektif kebijakan publik, keduanya dipandang dalam satu bingkai kesejahteraan.
Ketika investasi meningkat tetapi PHK tetap tinggi, publik menuntut bukti bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menghadirkan manfaat nyata.
Perdebatan ini pada akhirnya bukan soal membenarkan atau menyalahkan pernyataan gubernur.
Esensinya adalah memastikan bahwa investasi Rp296,8 triliun tersebut tidak hanya memperkuat struktur modal, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, dan menjaga stabilitas sosial di Jawa Barat.
Bagi BADKO HMI Jawa Barat, investasi hanyalah instrumen pembangunan.
“Tjuan akhirnya tetap satu: kesejahteraan rakyat. Tanpa keberpihakan nyata pada pekerja, pertumbuhan ekonomi berisiko kehilangan legitimasi sosialnya,” pungkas Siti.
Penulis: AM Yusuf
