Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Hingga 16 Oktober 2025, BPH Migas mencatat telah menerbitkan sebanyak 542.689 surat rekomendasi (Surkom) untuk 296.577 konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi di seluruh Indonesia.
Surkom ini menjadi instrumen penting dalam mengatur distribusi BBM jenis tertentu (JBT) seperti solar subsidi dan BBM jenis kompensasi (JBKP). Dengan adanya surat rekomendasi ini, pembelian BBM subsidi bisa terpantau berdasarkan volume serta periode penggunaan, sehingga penyalurannya menjadi lebih terukur dan efisien.
Kepala BPH Migas menjelaskan, penerbitan Surkom dilakukan sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 dan kini telah dilakukan secara digital melalui aplikasi XStar. Sistem digital ini membuat proses pengajuan dan penerbitan Surkom menjadi lebih cepat, transparan, serta mudah diawasi oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Hingga saat ini, tercatat ada 3.015 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 23 provinsi yang telah menerbitkan Surkom, dengan penyaluran dilakukan melalui 3.438 SPBU di 468 kabupaten/kota. Kolaborasi antara BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan seperti Pertamina memastikan setiap liter BBM subsidi disalurkan kepada penerima yang benar-benar berhak.
Sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, transportasi, dan pelayanan publik menjadi penerima utama program ini. Kehadiran Surkom sangat membantu pelaku usaha kecil di daerah untuk mendapatkan solar subsidi dengan lebih mudah dan terjamin.
Salah satu nelayan asal Pandeglang, Banten, Pisor Ansori, mengaku merasakan manfaat langsung dari adanya Surkom. Ia mengatakan kini proses mendapatkan solar subsidi lebih mudah dan tidak memakan waktu lama. Hal senada juga disampaikan oleh nelayan di Cirebon yang mengapresiasi kemudahan pengurusan Surkom berbasis digital.
Dengan sistem ini, BPH Migas berharap penyaluran BBM subsidi dan kompensasi tidak hanya lebih efisien dan akuntabel, tetapi juga mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
