Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Berbagai bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini dapat diakses secara online maupun melalui mesin ATM. Program seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), hingga Kartu Jakarta Pintar (KJP) dicairkan dalam bentuk uang tunai setiap bulan, dengan sebagian dana juga bisa digunakan untuk menebus paket pangan bersubsidi.
Namun, kemudahan sistem digital tersebut belum sepenuhnya dirasakan semua penerima. Lansia menjadi kelompok yang paling sering mengalami kendala, terutama karena keterbatasan dalam menggunakan teknologi seperti mesin ATM.
Minah (80), warga Jakarta Selatan, mengaku harus mengandalkan orang lain setiap kali mencairkan bantuan.
“Baru dapat lansia di tahun ini, setiap kali dapat saya selalu nyuruh orang buat ambil, karena saya enggak bisa pakai ATM,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Selain tidak memahami penggunaan ATM, Minah juga mengaku buta huruf. Kondisi ini membuatnya tetap kesulitan meski telah diajarkan. Minimnya pendampingan di lokasi ATM semakin memperparah situasi. Akibatnya, ia terpaksa menggunakan jasa joki karena anaknya sakit dan cucunya sibuk bekerja.
Upah Seikhlasnya, Jadi Solusi Praktis
Minah biasanya memberikan Rp50.000 dari total bansos Rp300.000 kepada joki yang membantunya.
“Saya enggak keberatan, ikhlas aja biar sama-sama merasakan,” katanya.
Hal serupa disampaikan Woko (65), yang juga menggunakan jasa joki. Ia mengaku memberikan upah yang sama, meski sebenarnya mampu menggunakan ATM sendiri.
“Sebenarnya seikhlasnya aja, tapi saya ngasih Rp50.000, saya merasa ikhlas dan enggak dirugiin,” ujarnya.
Bagi Woko, alasan utama menggunakan jasa joki adalah menghindari antrean panjang di ATM Bank DKI, meski jaraknya hanya sekitar 800 meter dari rumahnya. Ia juga mengaku ingin berbagi rezeki dengan orang lain.
Antrean Panjang dan Sistem Rumit
Fenomena serupa juga dialami Rita (39), yang menggunakan jasa joki untuk mengambil bansos pangan bersubsidi dari KJP anaknya. Ia mengaku kesulitan mendaftar secara online dan enggan mengantre lama.
“Harus daftar online dulu biar dapat barcode nomor antrean, itu susah harus cepat-cepatan. Terus pas ngambil harus antre berjam-jam,” katanya.
Rita memilih membayar Rp50.000 kepada joki dibanding menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean.
“Penyelamat” bagi Warga Rentan
Bagi sebagian warga, keberadaan joki justru dianggap sangat membantu. Ria (59), penerima bansos Kesejahteraan Rakyat (Kesra), mengaku terbantu karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk mengantre lama di kelurahan.
“Awalnya nyuruh dia antre, ternyata enggak bisa diwakilin. Akhirnya joki ini jemput suami saya dan dianter ke kelurahan,” ujarnya.
Ria memberikan upah sekitar Rp100.000 dari total bansos Rp900.000. Ia berharap ke depan penyaluran bansos dapat dilakukan melalui ATM agar lebih praktis.
Cermin Ketimpangan Distribusi
Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Rakhmat Hidayat, menilai fenomena joki bansos merupakan respons atas ketimpangan dalam sistem distribusi bantuan.
“Ini lebih kepada tata kelola distribusinya. Ada ketidakadilan struktural, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses teknologi,” ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, prosedur yang rumit dan birokratis mendorong masyarakat mencari jalan pintas. Selain itu, budaya patronase dan kedekatan sosial turut memperkuat praktik tersebut.
“Hubungan pribadi sering kali lebih diprioritaskan dibandingkan prosedur resmi,” tambahnya.
Ia menyarankan agar pemerintah memperbaiki transparansi dan menyederhanakan prosedur distribusi bansos agar masyarakat tidak lagi bergantung pada joki.
Pemerintah Klaim Sudah Edukasi
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, menyatakan pihaknya telah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait cara pengambilan bansos.
“Pada saat pengambilan ATM juga sudah dijelaskan dari petugas, atau bisa minta penjelasan ke RT, RW, maupun pendamping sosial,” ujarnya.
Ia juga mengimbau warga untuk mengambil bansos secara mandiri jika memungkinkan. Namun, bagi yang memiliki keterbatasan, bantuan dari lingkungan sekitar tetap dianjurkan.
“Kami mengimbau tetangga, RT, RW, dan petugas agar bersedia membantu,” katanya.
