Pilihan-Rakyat.com, Jakarta — PT Kereta Api Indonesia (KAI) hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, untuk memberikan penjelasan terkait beban keuangan yang ditanggung perusahaan akibat proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Dalam kesempatan tersebut, KAI menegaskan bahwa sebagai pemegang saham mayoritas melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dalam konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan harus ikut menanggung beban operasional maupun kerugian yang timbul.
Berdasarkan laporan keuangan terkini, proyek Whoosh masih mencatat kerugian yang cukup signifikan. Pada semester I tahun 2025, kerugian operasional KCIC tercatat sekitar Rp1 triliun, sementara sepanjang tahun 2024 total kerugian mencapai Rp2,69 triliun. Beban keuangan yang harus ditanggung KAI pada enam bulan pertama 2025 diperkirakan sekitar Rp1,2 triliun, dan jika tren ini berlanjut, angka kerugian bisa menembus lebih dari Rp4 triliun hingga akhir tahun. Investasi KAI melalui PSBI dalam proyek ini juga sudah mencapai Rp7,7 triliun, sehingga menambah tekanan terhadap laporan keuangan induk perusahaan.
Sejumlah anggota Komisi VI DPR menyoroti kondisi ini. Ketua Komisi VI, Anggia Ermarini, menanyakan mengapa KAI yang seharusnya memiliki potensi keuntungan justru mengalami defisit akibat keterlibatan dalam KCIC. Anggota DPR lainnya, Hasani Bin Zuber, mendesak adanya penjelasan lebih rinci terkait strategi perusahaan dalam mencapai titik impas, sementara Darmadi Durianto menilai beban utang yang dipikul KAI dapat menjadi lebih dari Rp4 triliun pada tahun ini. Rieke Diah Pitaloka juga menegaskan bahwa proyek strategis nasional seharusnya tidak membebani BUMN hingga berpotensi mengganggu pelayanan publik.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama KAI, Boby Rasyidin, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman menyeluruh terhadap faktor-faktor penyebab kerugian di KCIC. Ia meminta waktu satu minggu untuk mendapatkan gambaran komprehensif sebelum menyusun langkah perbaikan. KAI juga berkomitmen berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Danantara sebagai badan pengelola investasi yang turut menyusun solusi untuk keberlanjutan proyek dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025.
KAI memahami bahwa proyek kereta cepat merupakan infrastruktur strategis nasional yang membawa manfaat jangka panjang, namun juga menyadari adanya risiko keuangan yang tidak kecil. Oleh karena itu, manajemen berkomitmen untuk melakukan audit mendalam, menyusun strategi percepatan pencapaian break even point, serta melaporkan perkembangan secara berkala kepada pemangku kepentingan. Langkah-langkah restrukturisasi maupun kebijakan mitigasi juga tengah dipertimbangkan agar beban utang tidak mengganggu keberlangsungan layanan publik kereta api yang menjadi mandat utama perusahaan.
