Pilihan-Rakyat.com, Nepal – Imbas kemunduran Presiden dan Perdana Menteri Nepal yang diakibatkan demonstrasi hingga adanya korban jiwa pada hari Selasa (9/9/2025). Militer Nepal turun mengambil alih penuh kekuasaan pada kekosongan pemerintahan.
Militer Nepal secara resmi mengambil alih kendali atas keamanan nasional pada Selasa (9/9) malam setelah situasi politik dan sosial di negara itu terus memanas. Dalam pengumumannya, pihak militer memberlakukan jam malam mulai pukul 22.00 waktu setempat dan menegaskan bertanggung jawab penuh atas penegakan hukum serta pemeliharaan ketertiban umum.
Dalam pernyataan resminya, komando tinggi militer menegaskan bahwa pasukan akan diturunkan ke jalan-jalan untuk mengamankan fasilitas negara serta melindungi properti publik dan pribadi warga. Militer juga menyerukan kepada masyarakat agar menghentikan aksi pembakaran maupun penjarahan yang marak terjadi sejak gelombang demonstrasi meletus beberapa waktu terakhir.
Langkah militer tersebut muncul setelah kekosongan pemerintahan pasca-pengunduran diri Perdana Menteri Khadga Prasad Sharma Oli, yang sebelumnya menghadapi tekanan besar akibat gelombang unjuk rasa generasi muda. Ketidakstabilan politik itu memicu kerusuhan di sejumlah kota, membuat aparat keamanan kewalahan dan mendorong militer untuk turun tangan.
Kantor PBB di Nepal juga memperingatkan otoritas setempat agar memastikan seluruh langkah penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. PBB menekankan bahwa penggunaan kekuatan harus selalu proporsional, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, serta tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
Situasi keamanan Nepal kini terus menjadi sorotan dunia internasional. Banyak pihak menilai peran militer yang dominan bisa memperburuk krisis politik jika tidak diimbangi dengan upaya dialog dan langkah konstitusional yang jelas.
Sumber: The New York Times
