Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Serangkaian aksi demonstrasi guna memperingati 1 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan beberapa kampus di Jakarta siang ini berakhir setelah pembacaan 17 tuntutan sekitar pukul 18.20 WIB (20/10). Aksi ini sendiri merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan oleh para mahasiswa terkait satu tahunnya pemerintahan Prabowo dan Gibran.
Masa aksi sendiri melihat bahwa banyak program mercusuar yang dimiliki pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berjalan semestinya untuk masyarakat. Para peserta aksi menyampaikan berbagai kritik terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum menyentuh persoalan mendasar rakyat kecil, seperti pengangguran, harga kebutuhan pokok, dan transparansi program sosial.
Sejumlah mahasiswa menekankan pula untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dikaji ulang karena anggaran yang fantastis dan masih tidak transparan. Mereka menilai bahwa pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana publik dan memastikan program tersebut tepat sasaran serta tidak hanya menjadi proyek politik semata.
Demonstrasi yang berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta ini sempat memanas setelah kepolisian menyemprotkan APAR untuk memadamkan ban yang dibakar para demonstran. Meski sempat terjadi ketegangan, situasi akhirnya dapat dikendalikan, dan massa aksi perlahan membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan tuntutannya.
Aksi tersebut juga menjadi bentuk peringatan bagi pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik publik serta memperhatikan aspirasi mahasiswa yang menuntut adanya perubahan nyata dalam kebijakan nasional
Berikut merupakan 17 tuntutan yang dibacakan oleh BEM SI :
1. Evaluasi total program MBG.
2. Bebaskan seluruh tahanan massa aksi.
3. Hentikan segala bentuk Intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap rakyat serta wujudkan komitmen kebebasan bersuara.
4. Evaluasi total Kabinet Merah Putih dan copot menteri bermasalah.
5. Reformasi menyeluruh Lembaga Legislatif.
6. Evaluasi sistem pendidikan nasional dan realisasikan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan.
7. Jaminan kesejahteraan tenaga pendidik.
8. Evaluasi anggaran pertahanan dan keamanan negara.
9. Bubarkan komando teritorial.
10. Tolak Pasal bermasalah dalam RUU yang tidak Pro-Rakyat.
11. Menuntut penguatan implementasi UU TPKS beserta aturan turunannya sebagai perlindungan hukum korban kekerasan seksual serta optimalkan pendidikan moral sebagai pencegahan penyimpangan seksual dan perilaku seks bebas.
12. Sahkan RUU yang pro rakyat (RUU Perampasan Aset, PPRT, dan Masyarakat Hukum Adat).
13. Hentikan eksploitasi tambang yang merusak lingkungan di seluruh Indonesia.
14. Tolak food estate dan wujudkan kedaulatan pangan.
15. Tegaskan sikap pemerintah untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara yang menolak kemerdekaan Palestina serta wujudkan komitmen pemerintah menolak kedatangan atlet zionis Israel ke Indonesia.
16. Mendesak pemerintah agar memberikan edukasi secara menyeluruh sebelum pelaksanaan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) diseluruh wilayah Indonesia.
17. Evaluasi serta pengawasan lebih ketat dalam program koperasi desa.
