Pilihan-Rakyat.com, Jakarta (14/10/25) – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memindahkan pedagang Pasar Barito ke Lenteng Agung menuai penolakan keras dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui pernyataan resmi yang disampaikan Solidaritas Usaha Rakyat Aliansi Barito Tolak Otoriter (Suara Barito), para pedagang menggelar aksi demonstrasi di depan balai kota untuk mempersoalkan sikap pemerintah yang tidak berpihak pada ekonomi rakyat kecil.
Dalam pernyataan berjudul “Kerongkongan Emas Hanya untuk Kaum Aristokrasi, Pelaku UKM Pasar Barito Disingkirkan. Jakarta Milik Siapa?”, mereka menyoroti bahwa Pasar Barito memiliki nilai historis dan sosial yang panjang sejak berdiri pada 1979. Pasar tersebut bukan hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat urban Jakarta.
“Keberpihakan Gubernur Ali Sadikin terhadap pedagang UKM dulu patut dijadikan teladan. Kini, semangat itu justru hilang,” tulis pernyataan itu. Mereka menilai, kebijakan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno tidak melanjutkan komitmen ekonomi kerakyatan yang sebelumnya digaungkan.
Sebelumnya, Pasar Barito telah direvitalisasi pada 2022 di masa Gubernur Anies Baswedan dengan dana Rp3,5 miliar. Namun program itu tidak berlanjut di pemerintahan baru. Para pedagang kini merasa terancam digusur, seperti halnya kasus serupa yang dialami pelaku UKM di Pasar Taman Tapir, Nyi Ageng Serang, dan kawasan Kota Tua.
Menurut Fahmi Akbar, kuasa hukum pedagang Pasar Barito, kebijakan Pemprov DKI saat ini justru berpihak pada kepentingan modal besar. “Jakarta hari ini bukan lagi milik rakyat, tetapi milik para pemilik modal,” ujarnya.
Pedagang Barito menyatakan dua tuntutan utama kepada Pemprov DKI Jakarta:
1. Menolak Penggusuran Pasar Barito dan Penyingkiran Ruang Ekonomi Kerakyatan.
2. Memperjuangkan dan mempertahankan pasar agar tetap menjadi icon kota Jakarta
3. Meminta semua pihak menghentikan arogansi dan pemaksaan kehendak yang tidak berdasar yang bersifat terbuka apabila kolaborasi yang hadir bagi semua pihak.
Dengan aksi ini, para pedagang Pasar Barito menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar mempertahankan tempat berdagang, tetapi juga mempertahankan hak hidup dan kedaulatan ekonomi rakyat kecil di tengah arus kapitalisasi kota.
