Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Geli rasanya mendengar kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, meminta Presiden Prabowo agar memanggil Kejaksaan Agung dan mengadakan gelar perkara dugaan kasus korupsi laptop di Istana Negara. Walaupun terkesan hanya bluffing, tapi rasanya tidak etis bahkan kalo dibilang jujur, memuakkan. Sebagai pengacara senior, Hotman tidak memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dan terkesan petantang – petenteng merasa dekat dengan kekuasaan. Kalo mau buktikan kliennya tidak bersalah ya di Pengadilan Tipikor, jangan berharap ada deponering kasus ini lagi atau bahkan meminta abolisi bagi Nadiem Makarim. Terlalu naif cara begitu, Jika Hotman memang punya kapasitas bagus, maka dia akan “bertarung” di Pengadilan membela kepentingan kliennya.
Dulu Pemerintahan sebelumnya, bosnya Nadiem sering mengatakan kepada bawahannya agar mengutamakan produk dalam negeri. Yang terjadi dalam dugaan kasus korupsi laptop ini sebaliknya, produk chromebook yang dibeli adalah produk luar negeri, hanya casingnya saja produksi lokal. Harganya pun diduga di mark up hingga jauh di atas harga normal, sehingga negara diperkirakan rugi trilliunan rupiah. Fantastis.
Lantas apakah kita berpikir Nadiem melakukan ini sendirian? Tentu saja tidak. Korupsi itu kejahatan kolektif, terstruktur dan terencana. Tidak mungkin tidak ada rangkaian peristiwa sebelumnya dan pasti ada “muara penampungan” bagi bagi hasil korupsi. Jelas ada yang “dijaga” kepentingannya untuk diberikan jatah “ setoran”hasil korupsi tersebut. Masyarakat kita sudah cerdas untuk memahami itu semua, tapi beranikah Kejaksaan usut sampai ke akar akarnya???
