Jakarta, Pilihan-Rakyat.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih pada Senin sore (8/9/2025). Dalam reshuffle kali ini, lima posisi menteri resmi diganti.
Perubahan tersebut meliputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan di sisa masa jabatan kabinet saat ini.
“Atas berbagai pertimbangan dan masukan evaluasi. Maka pada sore hari ini sekaligus Pak Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan yakni Kemenko Polkam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, melalui siaran YouTube @Seketariat Presiden, Senin (8/9/2025).
Perubahan terjadi pada Kementerian Keuangan dengan Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani. Di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin ditunjuk menggantikan Abdul Kadir Karding. Sementara itu, Fery Juliantono resmi mengisi posisi Menteri Koperasi, menggantikan Budi Arie Setiadi. Untuk dua Kementerian yang masih kosong akan dilakukan pelantikan susulan.
Tak hanya perombakan di lima Kementerian tersebut, Presiden Prabowo secara resmi melantik pejabat menteri untuk memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk dengan Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
“Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Haji, pemerintah bersama Presiden telah menandatangani kerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Prasetyo Hadi.
Pelantikan ini menandai langkah awal operasional kementerian tersebut dalam mengatur dan memastikan penyelenggaraan ibadah haji serta umrah bagi masyarakat Indonesia berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui pelantikan ini, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat regulasi, serta memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para jemaah dalam melaksanakan ibadah ke Tanah Suci.
