Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Fenomena “baper” (bawa perasaan) yang merambah ruang-ruang kekuasaan hari ini patut menjadi perhatian serius. Ketika dikritik soal kinerja, sebagian pejabat justru lebih sibuk mengangkat isu “pencemaran nama baik” atau mengklaim adanya “serangan personal”. Saat mahasiswa turun ke jalan, alih-alih membuka ruang dialog, respons yang muncul kerap berupa pembelaan diri di media sosial narasi tentang betapa kerasnya mereka bekerja, dan betapa tidak tahu berterima kasihnya rakyat.
Di sinilah letak paradoks yang menggelitik. Mereka yang dulu berjuang keras merebut jabatan melalui kampanye yang riuh semestinya sadar bahwa kursi kekuasaan bukan hanya soal kenyamanan, melainkan juga beban ekspektasi publik yang berat. Jabatan publik bukan kursi empuk tanpa konsekuensi; ia penuh “paku” berupa kritik, tuntutan, dan pengawasan.
Jika tidak tahan panasnya dapur, jangan memilih menjadi koki, dan jika tidak tahan pedasnya kritik, jangan bermimpi mengurus hajat hidup orang banyak.
Kritik dan demonstrasi bukanlah ekspresi kebencian personal. Dalam demokrasi yang sehat, kritik adalah alarm penanda bahwa ada hal yang perlu dievaluasi. Namun, ketika pejabat menjadi antikritik, alarm tersebut justru dianggap sebagai gangguan yang harus dibungkam. Responsnya pun beragam: dari pelaporan menggunakan pasal-pasal karet, hingga sikap defensif yang berlebihan di ruang publik digital.
Sikap seperti ini mencerminkan sesuatu yang lebih dalam: kerapuhan intelektual dan krisis integritas. Pejabat yang yakin pada kebijakannya akan menjawab kritik dengan data, transparansi, dan hasil kerja nyata bukan dengan drama atau rasa tersinggung. Kepemimpinan yang kuat tidak dibangun dari validasi emosional, melainkan dari keberanian menghadapi evaluasi.
Jika setiap poster demonstrasi dianggap penghinaan, dan setiap kritik dianggap ancaman, maka yang kita hadapi bukanlah pemimpin yang kokoh, melainkan figur yang lebih mirip “influencer” mengandalkan simpati, bukan substansi.
Perlu diingat: kekuasaan itu bukan milik pribadi. Ia adalah amanah yang dipinjamkan oleh rakyat. Dan rakyat berhak penuh untuk mempertanyakan bagaimana amanah itu dijalankan. Jika kritik terasa terlalu berat, selalu ada pilihan yang lebih jujur: mundur, dan kembali menjadi warga biasa. Di sana, ruang untuk baper tetap ada tanpa mempertaruhkan nasib banyak orang.
Penulis: Royhan Abdillah (Aktivis Muda)
