Pilihan-Rakyat.com, Pandeglang – Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengambil langkah tegas setelah kantor bupati berulang kali menjadi lokasi aksi demonstrasi masyarakat. Sebagai bentuk pengamanan, pintu besi kini terpasang di pintu masuk utama gedung tersebut. Langkah ini dinilai sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan kerusakan, ancaman keamanan, maupun kerumunan massa yang sulit dikendalikan.
Sejumlah aksi warga sebelumnya kerap digelar di depan kantor bupati. Tuntutan yang diangkat pun beragam, mulai dari isu pelayanan publik hingga kebijakan pemerintahan daerah. Tingginya intensitas demonstrasi membuat pemerintah merasa perlu memperkuat perlindungan fisik agar situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut.
Pintu yang dipasang terbuat dari baja dengan ketebalan tertentu, dirancang agar tahan terhadap upaya pembongkaran dan dorongan massa. Model yang dipilih adalah pintu lipat berbahan baja atau folding gate yang bisa ditutup dan dibuka sesuai kebutuhan. Kehadiran pintu ini bukan hanya sebagai penghalang fisik, tetapi juga simbol kesiapan pemerintah menghadapi potensi tekanan dari luar.
Menurut keterangan pihak berwenang, ada tiga alasan utama pemasangan pintu besi tersebut. Pertama, menjaga keamanan aset dan fasilitas kantor bupati sebagai pusat administrasi pemerintahan daerah. Kedua, mencegah potensi aksi anarkis atau perusakan fasilitas yang bisa terjadi saat demonstrasi memanas. Ketiga, memberikan efek psikologis agar massa yang berunjuk rasa tetap tertib dan memilih jalur dialog ketimbang tindakan keras.
Meski demikian, respon masyarakat terhadap kebijakan ini cukup beragam. Sebagian menilai langkah tersebut wajar dan perlu untuk melindungi fasilitas publik. Namun ada pula yang menganggapnya sebagai simbol jarak antara pemerintah dan rakyat, seolah-olah aspirasi masyarakat dihalangi oleh tembok besi.
Pemasangan pintu besi memang dapat memperkuat aspek keamanan fisik, tetapi efektivitasnya tetap dipertanyakan jika tidak dibarengi dengan pendekatan persuasif. Dialog terbuka, transparansi kebijakan, serta penanganan persoalan publik dianggap jauh lebih penting untuk meredam ketegangan sosial. Pada akhirnya, keamanan bukan sekadar soal menutup akses, melainkan menjaga keseimbangan antara ketertiban, keterbukaan, dan keadilan bagi masyarakat Pandeglang.
