Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andrie Yunus kembali memicu keprihatinan publik serta sorotan tajam terhadap penegakan hukum di Indonesia. Insiden tersebut diketahui melibatkan empat prajurit TNI yang berasal dari Denma Bais TNI, terdiri dari tiga perwira dan satu bintara.
Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan luka fisik bagi korban, tetapi juga meninggalkan trauma kolektif serta kekhawatiran atas meningkatnya pola kekerasan terhadap aktivis. Dalam konteks kekerasan politik, penggunaan air keras dinilai bukan sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan bentuk intimidasi yang sarat pesan untuk membungkam suara kritis.
Sejumlah pihak menilai bahwa kasus ini menunjukkan pola lama yang terus berulang dalam penegakan hukum, yakni penangkapan pelaku lapangan tanpa keberhasilan mengungkap aktor intelektual di baliknya. “Polisi mungkin menangkap pelaku, tetapi hampir selalu gagal menemukan siapa yang memberikan perintah,” ujar Roy, salah satu aktivis yang menyoroti kasus ini.
Ia menegaskan bahwa serangan terhadap aktivis jarang bersifat personal, melainkan bagian dari operasi yang terstruktur. Menurutnya, keberadaan aktor intelektual yang diduga memiliki akses kekuasaan atau sumber daya menjadi kunci yang selama ini belum tersentuh. Aktor-aktor tersebut disebut memiliki kemampuan untuk mengorganisir tindakan kekerasan melalui pihak lain demi menjaga jarak dari jerat hukum.
Publik pun mempertanyakan mekanisme peradilan yang akan digunakan dalam kasus ini. Desakan menguat agar proses hukum dilakukan di pengadilan sipil, bukan pengadilan militer, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selama ini, banyak kasus serupa dinilai berakhir pada penindakan terbatas terhadap pelaku lapangan, sementara dalang utama tetap bebas.
Kritik juga diarahkan kepada aparat penegak hukum yang dinilai belum maksimal dalam menelusuri rantai komando hingga ke tingkat elit. Kondisi ini dianggap mencerminkan lemahnya komitmen dalam menegakkan keadilan secara menyeluruh.
Di sisi lain, peran kepala negara dinilai krusial dalam memastikan pengungkapan kasus hingga tuntas. Publik menuntut langkah tegas, tidak hanya sebatas pernyataan normatif, tetapi juga tindakan konkret untuk membongkar jaringan di balik aksi kekerasan tersebut, termasuk jika melibatkan unsur dalam institusi negara.
Kasus ini juga dipandang sebagai ujian bagi komitmen pemerintah dalam melindungi warga negara, khususnya para aktivis yang berada di garis depan perjuangan hak dan keadilan. Jika tidak ditangani secara serius, dikhawatirkan praktik teror semacam ini akan terus berulang dan menjadi ancaman bagi demokrasi.
Meski demikian, berbagai pihak menegaskan bahwa teror tidak akan memadamkan semangat perjuangan. Serangan air keras yang bertujuan menciptakan ketakutan justru dinilai memperkuat solidaritas dan dorongan untuk terus menuntut keadilan.
Publik kini menanti langkah nyata dari aparat dan pemerintah untuk memastikan bahwa tidak hanya pelaku lapangan yang dihukum, tetapi juga aktor intelektual di balik kejahatan tersebut dapat diadili secara adil dan transparan.
Oleh : Royhan Abdillah (Aktivis)
