Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Dikutip dari cnnindonesia.com, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bob Azam, memaknai kebijakan work from home (WFH) sebagai sinyal peringatan bagi dunia usaha dan masyarakat terhadap potensi krisis, khususnya di tengah ancaman kelangkaan energi.
Menurut Bob, penerapan WFH tidak sekadar mencerminkan fleksibilitas kerja, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif akan risiko krisis energi yang perlu diantisipasi sejak dini.
“Yang lebih penting, WFH ini kita bisa mengirimkan sense of crisis kepada seluruh member kita, bahwa kita harus bersiap menghadapi kelangkaan energi,” ujarnya dalam acara Halal Bi Halal di Aroem Mahakam, Kamis (2/4) malam.
Meski demikian, Bob mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut tidak berdampak pada penurunan produktivitas. Ia menilai, jika produktivitas menurun di tengah kelangkaan energi, kondisi tersebut dapat memicu kelangkaan barang yang berujung pada inflasi dan memperburuk kondisi ekonomi nasional.
“Di lain sisi, kita juga harus mempertahankan produktivitas kita, jangan sampai turun. Karena kalau kelangkaan energi diikuti dengan kelangkaan barang, itu bisa menyebabkan inflasi yang akan memperburuk ekonomi kita,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan WFH harus dilakukan secara hati-hati agar dua tujuan utama dapat tercapai secara seimbang, yakni meningkatkan kewaspadaan terhadap krisis sekaligus menjaga kinerja ekonomi.
“Sense of crisis-nya sampai, tapi produktivitas tetap harus dijaga. Kita tetap harus menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bob menilai kebijakan WFH tidak dapat diterapkan secara menyeluruh, terutama pada sektor industri yang bergantung pada aktivitas produksi langsung. Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan kelancaran pasokan bahan baku agar tidak menghambat proses produksi.
Menurutnya, relaksasi impor bahan baku menjadi langkah penting di tengah ketidakpastian pasokan global. Ia mengkhawatirkan adanya pembatasan seperti kuota yang justru dapat memicu hambatan produksi.
“Kita berharap jangan sampai ada bottleneck terhadap bahan baku. Kalau ini dibatasi dengan kuota dan lain sebagainya, saya khawatir kita akan kesulitan bahan baku dan tidak bisa mempertahankan produksi,” imbuhnya.
Bob juga menambahkan bahwa sektor layanan publik, transportasi, dan layanan umum tidak memungkinkan untuk menerapkan WFH secara penuh karena tuntutan operasional. Namun demikian, skema WFH dinilai masih relevan untuk fungsi back office dengan fleksibilitas tertentu.
“Yang back office saya rasa memungkinkan untuk dilakukan WFH. Diserahkan kepada kebijakan perusahaan masing-masing,” tegasnya.
