Sarlin Wagola – (Ketua Politik & Kebijakan Publik PW Hima Persatuan Islam – DKI Jakarta)
Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Pelantikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LHK) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadirkan kegelisahan yang tak sederhana, terutama bagi mereka yang selama ini memandangnya sebagai simbol perlawanan kaum buruh. Sosok yang dulunya berdiri di garis depan, lantang mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap menindas pekerja, kini justru menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang dahulu ia lawan.
Perubahan posisi ini bukan sekadar perpindahan peran administratif. Ia menyentuh persoalan yang lebih dalam, yakni integritas dan konsistensi perjuangan. Publik tidak sedang mempermasalahkan seseorang masuk ke pemerintahan itu sah dalam demokrasi. Namun yang menjadi sorotan adalah kontras antara sikap kritis masa lalu dengan keputusan politik hari ini. Apakah ini evolusi strategi perjuangan, atau justru bentuk kompromi yang terlalu jauh?
Kegelisahan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan momentum Hari Buruh Internasional sebuah hari yang tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan simbol panjang perjuangan kelas pekerja melawan ketidakadilan. May Day lahir dari darah, keringat, dan perlawanan terhadap eksploitasi. Ia adalah pengingat bahwa hak-hak buruh tidak pernah diberikan secara cuma-cuma, melainkan diperjuangkan dengan keberanian dan konsistensi.
Bagi sebagian kalangan buruh, langkah ini terasa seperti kehilangan figur yang selama ini dianggap mewakili suara mereka. Kritik yang dulu tajam dan tanpa kompromi, kini dikhawatirkan akan tumpul karena harus berhadapan dengan kepentingan kekuasaan yang kompleks. Tidak sedikit aktivis yang, setelah masuk ke dalam sistem, justru terjebak dalam logika kekuasaan itu sendiri lebih sibuk menjaga stabilitas politik daripada memperjuangkan keadilan sosial.
Perubahan posisi ini bukan sekadar soal jabatan, tetapi tentang makna keberpihakan. May Day selalu menjadi panggung moral bagi para aktivis buruh untuk menunjukkan konsistensi sikap. Ketika seorang tokoh yang lahir dari rahim gerakan buruh memilih masuk ke dalam kekuasaan, maka yang diuji bukan hanya kapasitasnya sebagai pejabat, tetapi juga kesetiaannya terhadap nilai-nilai perjuangan yang selama ini ia gaungkan.
Memang, ada argumen bahwa perubahan bisa lebih efektif dilakukan dari dalam. Bahwa dengan menjadi menteri, seseorang memiliki akses dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang berdampak nyata. Namun argumen ini hanya akan bermakna jika diiringi dengan keberanian menjaga prinsip. Tanpa itu, jabatan hanya akan menjadi simbol penyerapan kritik, bukan alat perubahan.
Momentum May Day tahun ini, dan tahun-tahun berikutnya, akan menjadi cermin bagi perjalanan Jumhur. Setiap tuntutan buruh yang menggema di jalanan akan menjadi pengingat atas janji-janji yang pernah ia suarakan. Dan setiap kebijakan yang diambil akan menjadi bukti apakah ia masih berpihak pada kaum pekerja, atau telah menjadi bagian dari realitas yang dulu ia tentang.
Jumhur kini berada di titik krusial, antara mempertahankan identitasnya sebagai pembela buruh, atau larut dalam kompromi kekuasaan. Publik berhak menagih konsistensi bukan sekadar retorika, tetapi tindakan nyata yang menunjukkan bahwa keberpihakannya tidak berubah.
Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat apa yang diucapkan seseorang, tetapi apa yang ia lakukan ketika berada di posisi menentukan. Dan saat ini, semua mata tertuju pada bagaimana Jumhur Hidayat menjawab ujian itu.
