Pilihan-Rakyat.com, Ambon – Tahapan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela menjadi momentum penting bagi perjalanan pembangunan sektor energi Indonesia. Dengan cadangan gas alam yang termasuk terbesar di kawasan Asia Pasifik, proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi nasional sekaligus menarik investasi bernilai miliaran dolar Amerika Serikat.
Namun, menurut Sekretaris DPD IMM Maluku, Muttaqien Heluth, keberhasilan Blok Masela tidak boleh hanya diukur melalui besaran investasi, peningkatan produksi gas, maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tolok ukur utama keberhasilan proyek tersebut justru terletak pada kemampuan negara menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan sumber daya alam tersebut.
“Kami mendukung penuh pelaksanaan groundbreaking Blok Masela sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Akan tetapi, dukungan tersebut harus dibarengi komitmen bahwa masyarakat adat dan daerah penghasil memperoleh manfaat yang nyata, bukan sekadar menjadi penonton di wilayahnya sendiri.”
Muttaqien menilai bahwa pengalaman pengelolaan sumber daya alam di berbagai daerah menunjukkan adanya paradoks pembangunan. Banyak wilayah yang kaya akan sumber daya alam justru masih menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan, hingga minimnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Fenomena ini dikenal sebagai resource curse, yaitu kondisi ketika kekayaan sumber daya alam tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Karena itu, Blok Masela harus menjadi contoh baru tata kelola sumber daya alam yang mengedepankan prinsip keadilan distributif, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat.
Menurutnya, terdapat sedikitnya lima agenda strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, negara wajib memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang selama ini memiliki hubungan historis, sosial, dan budaya dengan wilayah operasi proyek. Pengakuan tersebut harus diwujudkan melalui konsultasi yang bermakna (meaningful participation), bukan sekadar formalitas administratif.
Kedua, pemerintah bersama kontraktor pelaksana harus memprioritaskan tenaga kerja lokal melalui program peningkatan kompetensi, pelatihan vokasi, dan transfer teknologi. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, peluang kerja justru akan lebih banyak dinikmati tenaga kerja dari luar daerah.
Ketiga, perlu dibangun ekosistem ekonomi lokal yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta kontraktor daerah dalam rantai pasok industri migas. Dengan demikian, manfaat ekonomi proyek tidak berhenti pada sektor hulu, tetapi menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.
Keempat, pemerintah harus memastikan adanya kebijakan fiskal yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah penghasil untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Daerah yang berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional selayaknya memperoleh manfaat pembangunan yang proporsional.
Kelima, seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan keberlanjutan hanya akan melahirkan persoalan sosial dan ekologis di masa depan.
Muttaqien menegaskan bahwa pembangunan Blok Masela merupakan kesempatan bersejarah bagi Maluku untuk keluar dari ketertinggalan. Akan tetapi, kesempatan tersebut hanya akan menjadi kenyataan apabila pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal.
“Blok Masela tidak boleh hanya menjadi simbol besarnya investasi atau tingginya produksi gas nasional. Proyek ini harus menjadi instrumen transformasi ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat kapasitas daerah, dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.”
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan—pemerintah pusat, pemerintah daerah, SKK Migas, kontraktor pelaksana, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat—membangun kolaborasi yang kuat agar Blok Masela benar-benar menjadi model pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.
“Apabila pembangunan ini mampu menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan, maka Blok Masela tidak hanya akan menjadi proyek energi terbesar Indonesia, tetapi juga menjadi warisan pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan bagi generasi Maluku di masa depan.”
