Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Kementerian Keuangan meluncurkan kanal baru untuk menampung keluhan masyarakat terkait layanan pajak dan bea cukai. Kanal tersebut dinamai “Lapor Pak Purbaya”, sesuai dengan nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menggagas langsung inisiatif ini. Melalui kanal ini, publik dapat menyampaikan aduan secara cepat dan langsung tanpa harus melalui birokrasi berlapis.
Langkah ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat transparansi, pengawasan publik, dan akuntabilitas di sektor keuangan negara. Selama ini, berbagai aduan tentang pelayanan pajak dan bea cukai kerap terhambat karena proses penanganannya panjang dan tidak terintegrasi. “Lapor Pak Purbaya” diharapkan menjadi jembatan langsung antara masyarakat dan pengambil kebijakan di tingkat pusat.
Mekanisme pengaduan dibuat sederhana agar mudah diakses oleh siapa pun. Masyarakat cukup mengirimkan pesan dengan menyebutkan identitas, lokasi, dan kronologi permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, laporan akan diverifikasi dan diteruskan ke unit terkait untuk ditindaklanjuti. Kemenkeu juga menegaskan bahwa seluruh data pelapor dijamin kerahasiaannya.
Kanal ini bukan sekadar wadah untuk menampung keluhan, tetapi juga alat untuk memetakan pola penyimpangan dan memperbaiki sistem layanan publik. Dari laporan masyarakat, pemerintah dapat melihat di mana titik rawan praktik tidak etis atau penyalahgunaan wewenang yang mungkin masih terjadi di lapangan. Dengan demikian, setiap aduan berpotensi menjadi dasar bagi evaluasi kinerja instansi.
Purbaya menyebutkan bahwa semangat utama dari kanal ini adalah membangun kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara. Ia menekankan pentingnya mendengar langsung suara masyarakat, terutama mereka yang bersentuhan dengan pelayanan pajak dan bea cukai setiap hari. “Tanpa umpan balik dari publik, reformasi birokrasi hanya akan berjalan di atas kertas,” ujarnya dalam peluncuran kanal tersebut.
Peluncuran “Lapor Pak Purbaya” juga menandai fase baru dalam reformasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan jalur aduan yang lebih cepat dan responsif, masyarakat kini memiliki ruang yang lebih nyata untuk mengawal integritas aparatur negara. Pemerintah berharap kanal ini menjadi contoh bagi lembaga lain dalam membangun komunikasi dua arah antara birokrasi dan warga negara.
