Pilihan-Rakyat.com, Ambon – Dugaan ketimpangan dalam pengelolaan anggaran dokumentasi dan publikasi di lingkungan Sekretariat DPRD Maluku menjadi sorotan. Ketua PW HIMA Persis Maluku, Yandi Wagola, mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran yang disebut mencapai Rp 8 miliar.
Menurut Yandi, informasi yang beredar menyebutkan bahwa dana publikasi yang disalurkan kepada wartawan hanya sekitar Rp 2 juta per orang per bulan. Dengan jumlah wartawan sekitar 60 orang, total anggaran yang terserap diperkirakan hanya Rp 120 juta per bulan.
“Kalau dikalkulasi dalam setahun, itu hanya sekitar Rp1,44 miliar. Lalu sisa dari Rp8 miliar itu ke mana?” kata Yandi kepada wartawan, Kamis, 30 April 2026.
Ia menilai, Sekretariat DPRD melalui Sekretaris Dewan (Sekwan) perlu memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai rincian penggunaan anggaran tersebut. Menurut dia, sebagai lembaga yang menggunakan dana negara, prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak bisa ditawar.
Yandi menegaskan, persoalan ini bukan sekadar soal teknis pembagian anggaran, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Jangan sampai muncul kesan ada pengelolaan anggaran yang tidak proporsional. Ini uang negara, harus jelas peruntukannya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti posisi wartawan sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi publik. Menurut dia, jika anggaran publikasi memang dialokasikan dalam jumlah besar, maka distribusinya harus mencerminkan keadilan dan profesionalitas.
HIMA Persis Maluku, kata Yandi, mendorong adanya audit terbuka terhadap anggaran dokumentasi dan publikasi tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.
“Kami meminta Sekwan membuka secara rinci pos-pos anggaran. Kalau perlu diaudit secara independen agar semuanya terang,” kata dia.
Yandi menambahkan, apabila dalam waktu dekat tidak ada penjelasan resmi dari pihak Sekwan, maka pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan berupa aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan publik.
“Jika tidak ada klarifikasi yang transparan, kami akan turun ke jalan. Ini bagian dari tanggung jawab moral kami untuk mengawal uang rakyat,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Maluku terkait dugaan tersebut.
