Pilihan-Rakyat.com, Ambon – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku menyoroti berkembangnya narasi yang menyebut proyek pembangunan Jalan Seram–Wailoping mangkrak selama empat bulan. DPD IMM Maluku menilai bahwa klaim tersebut perlu didukung dengan data dan bukti yang dapat diverifikasi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat.
Sekretaris Umum DPD IMM Maluku, Muttaqin Heluth, menegaskan bahwa kritik terhadap penyelenggaraan pembangunan merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, menurutnya, setiap kritik harus dibangun di atas fakta, data yang valid, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menghormati setiap bentuk kritik sebagai bagian dari fungsi kontrol masyarakat. Namun, ketika sebuah proyek disebut mangkrak selama empat bulan, tentu pernyataan tersebut harus disertai bukti yang jelas dan dapat diverifikasi. Tanpa dasar data yang kuat, klaim tersebut berpotensi menjadi opini yang dapat menimbulkan persepsi yang tidak tepat di ruang publik,” ujar Muttaqin Heluth.
Ia menjelaskan bahwa penilaian terhadap progres suatu proyek infrastruktur seharusnya mengacu pada dokumen kontrak, jadwal pelaksanaan, laporan kemajuan pekerjaan, hasil pengawasan dari instansi terkait, maupun kondisi lapangan yang dapat dibuktikan secara objektif.
Menurutnya, ruang publik harus diisi dengan informasi yang akurat sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, setiap pihak diharapkan mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum menyampaikan informasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik.
DPD IMM Maluku juga mendorong pemerintah daerah, instansi teknis, serta pihak pelaksana proyek untuk terus memberikan informasi yang terbuka mengenai perkembangan pekerjaan. Transparansi, menurut IMM, merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah publik.
Selain itu, IMM Maluku mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Apabila ditemukan indikasi keterlambatan pekerjaan atau dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, hal tersebut sebaiknya disampaikan melalui mekanisme yang berlaku dengan didukung bukti dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menutup pernyataannya, Muttaqin Heluth menegaskan bahwa DPD IMM Maluku akan terus mendukung budaya kritik yang sehat, objektif, dan berbasis data sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan di Maluku.
“Kritik yang didasarkan pada fakta akan menjadi masukan yang bernilai bagi pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, penyampaian informasi tanpa data yang valid berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya,” tutupnya.
