Pilihan-Rakyat.com, Ambon – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Ambon mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kritik yang objektif, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan menyikapi beredarnya narasi yang menyebut proyek pembangunan Jalan Seram–Wailoping mengalami kemangkrakan selama empat bulan.
Sekretaris Umum IMM Kota Ambon, S. Tuhuteru, menilai bahwa setiap kritik terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun, kritik tersebut harus disampaikan berdasarkan fakta dan data yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata opini atau asumsi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kami menghormati setiap bentuk kritik terhadap penyelenggaraan pembangunan. Akan tetapi, kritik yang baik adalah kritik yang didukung oleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan bahwa proyek Jalan Seram–Wailoping mangkrak selama empat bulan perlu dibuktikan dengan data yang valid, bukan hanya asumsi atau opini,” ujar S. Tuhuteru.
Menurutnya, penyampaian informasi kepada publik harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak membentuk persepsi yang keliru. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik harus melalui proses verifikasi yang memadai.
IMM Kota Ambon juga mendorong pemerintah daerah dan instansi teknis yang menangani proyek tersebut untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai progres pekerjaan. Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi proyek di lapangan.
Lebih lanjut, S. Tuhuteru mengajak seluruh pihak untuk membangun budaya diskusi yang sehat dengan mengedepankan data, analisis, dan argumentasi yang konstruktif. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi tidak boleh mengesampingkan prinsip objektivitas dan akurasi informasi.
“Kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga ruang publik dari informasi yang belum terverifikasi. Kritik yang berkualitas akan menjadi masukan yang baik bagi pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan pembangunan, sementara informasi yang tidak didukung data justru berpotensi menimbulkan polemik yang tidak produktif,” tutup S. Tuhuteru.
