Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Indonesia hadir sebagai negara yang menjunjung demokrasi, namun dalam praktiknya masih sering muncul berbagai persoalan yang mengingatkan pada pola feodalisme. Sistem yang menempatkan kedudukan, hubungan kekuasaan, dan privilege di atas kompetensi kerap menjadi sorotan dalam dinamika pemerintahan.
Fenomena ini sejatinya bukan hal baru. Puluhan tahun silam, Tan Malaka telah menyinggung persoalan serupa dalam bukunya “Aksi-Massa” bahwa seorang yang mempunyai darah raja-raja, biarpun bodohnya seperti kerbau, “boleh menaiki singgasana dengan pertolongan pendeta dan bangsawan”, menguasai nasib berjuta-juta manusia. Kritik tersebut menunjukkan bahwa feodalisme bukan sekadar persoalan masa lalu, melainkan pola yang dapat terus berulang dalam berbagai bentuk.
Dalam konteks hari ini, kekhawatiran yang sama masih terasa. Banyak pihak menilai bahwa sistem yang lebih mengutamakan kedekatan, status, atau warisan kekuasaan dibandingkan dengan kapasitas dan integritas berpotensi melahirkan pemimpin yang kurang memahami tugas serta tanggung jawab pemerintahan. Padahal, setiap kebijakan yang diambil akan berdampak langsung pada kehidupan jutaan rakyat.
Di sisi lain, hubungan antara pemerintah dan masyarakat sering kali diwarnai ketimpangan. Aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara tidak selalu mendapatkan ruang yang layak. Ketika masyarakat berusaha menyuarakan keadilan dan memperjuangkan hak-haknya, tidak jarang mereka justru menghadapi berbagai bentuk tekanan. Sementara itu, mereka yang berada di lingkaran kekuasaan sering dianggap lebih sibuk menikmati posisi yang dimiliki daripada memahami beban hidup yang ditanggung rakyat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar: sampai kapan keadilan akan menjadi citacita yang terus diperjuangkan tanpa benar-benar dirasakan secara merata? Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga mencakup kebebasan untuk hidup dalam sistem yang adil, memberikan kesempatan yang sama, serta menghargai suara setiap warga negara.
Karena itu, masyarakat tidak boleh takut untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Masa depan negeri ini tidak hanya berada di tangan para penguasa, tetapi juga di tangan rakyat yang terus menjaga nilai-nilai demokrasi dan keberpihakan terhadap keadilan.
Pada akhirnya, kekuasaan adalah amanah yang tidak abadi. Jabatan, fasilitas, dan berbagai kenikmatan duniawi hanyalah titipan yang suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya. Sebab di atas segala bentuk kekuasaan manusia, ada keadilan Tuhan yang tidak pernah tidur.
Ditulis Oleh: Alya Nailatur Rahmah (Mahasiswa FAI UMJ)
