Pilihan-rakyat, Jakarta – Polemik dugaan penerimaan uang oleh sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) usai audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus berkembang. Kasus yang bermula dari pengakuan sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBK itu kini menjadi sorotan publik dan memicu tuntutan transparansi dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat.
Polemik bermula setelah aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada 15 Juni 2026. Seusai aksi, sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, termasuk UBK, diterima untuk berdialog dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden guna menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan pemerintah.
Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, beredar video forum internal mahasiswa yang memperlihatkan Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, mengakui telah menerima uang. Dalam forum itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada sivitas akademika atas tindakannya. Pengakuan tersebut kemudian memicu perdebatan luas di media sosial dan lingkungan kampus.
Dalam forum yang sama, muncul klaim mengenai asal-usul dana dan pembagiannya kepada sejumlah pihak. Namun hingga kini, informasi tersebut masih berupa pengakuan yang belum dibuktikan melalui proses hukum. Belum ada kesimpulan resmi dari aparat penegak hukum mengenai sumber dana, tujuan pemberian uang, maupun pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tersebut.
Polemik tersebut memicu reaksi dari mahasiswa UBK yang menggelar forum terbuka dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pengurus organisasi kemahasiswaan. Di antaranya, mahasiswa meminta klarifikasi terbuka, pertanggungjawaban organisasi, serta penelusuran menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Di sisi lain, sejumlah pengamat politik dan masyarakat sipil turut menyoroti kasus tersebut. Mereka menilai dugaan pemberian uang kepada aktivis mahasiswa, apabila terbukti, dapat mencederai independensi gerakan mahasiswa serta menimbulkan persepsi bahwa aksi penyampaian aspirasi dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Karena itu, mereka mendorong adanya penyelidikan yang transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi yang memastikan keterkaitan antara audiensi mahasiswa dengan Wakil Presiden dan dugaan penerimaan uang tersebut. Pihak-pihak terkait masih diminta memberikan klarifikasi agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut integritas organisasi kemahasiswaan sekaligus kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Publik kini menantikan hasil penelusuran dan klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan polemik tersebut.
