Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim 0201/Medan, Jalan Pengadilan, Kota Medan, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk penolakan terhadap keterlibatan militer di sektor sipil serta evaluasi terhadap rencana pembangunan batalyon baru dan penambahan pasukan.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi dan pembentangan berbagai poster tuntutan. Mahasiswa menilai peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu tetap berada dalam koridor fungsi pertahanan negara sebagaimana diatur dalam sistem demokrasi dan supremasi sipil.
Ketua GMNI Medan, Damses Sianturi, menyatakan pihaknya menolak keterlibatan militer dalam ruang-ruang publik maupun jabatan sipil. Menurutnya, fungsi utama TNI seharusnya difokuskan pada tugas pertahanan negara.
“Terkait isu militer yang paling utama adalah agar tidak masuk ke dalam ruang-ruang publik. Agar militer itu tidak lagi menduduki jabatan-jabatan sipil. Biarlah militer kembali ke barak. Biarlah militer kembali ke fungsinya,” ujar Damses dalam aksi tersebut.
Selain menyoroti isu keterlibatan TNI di sektor sipil, massa GMNI juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai memperluas peran militer dalam urusan nonpertahanan, termasuk pembentukan batalyon baru. Mereka meminta pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas mengenai arah kebijakan pertahanan dan dampaknya terhadap kehidupan sipil.
Menanggapi aksi tersebut, Komandan Kodim 0201/Medan, Delli Yudha Adi Nurcahyo, menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ia mengingatkan bahwa markas militer bukan lokasi yang diperbolehkan untuk dijadikan tempat penyampaian orasi.
Menurut Delli, aparat Kodim berupaya mengedepankan dialog dengan massa aksi guna menghindari kesalahpahaman dan menjaga situasi tetap kondusif.
“Saat ini kita ketahui bahwa memang salah satu instansi militer itu tidak boleh dijadikan tempat untuk berorasi. Makanya tadi kami mencoba untuk berdiskusi,” kata Delli.
Ia menambahkan bahwa aspirasi mahasiswa tetap diterima dan akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Dalam pertemuan singkat antara perwakilan mahasiswa dan pihak Kodim, kedua belah pihak disebut sepakat membuka ruang komunikasi agar berbagai isu yang berkembang dapat dibahas secara terbuka dan konstruktif.
Aksi berlangsung di bawah pengawasan aparat keamanan dan berakhir tanpa laporan adanya bentrokan. Sejumlah personel kepolisian dan TNI terlihat melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk memastikan kegiatan berjalan tertib.
Perdebatan mengenai peran TNI dalam sektor sipil sendiri masih menjadi isu yang kerap muncul dalam ruang publik. Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa menilai pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi, sementara pemerintah dan institusi pertahanan berpendapat bahwa keterlibatan TNI dalam program tertentu dilakukan sesuai kebutuhan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
