Pilihan-Rakyat.com, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meminta seluruh kekuatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dioptimalkan. Pengerahan armada udara melalui operasi water bombing diminta diperkuat untuk mempercepat pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Arahan tersebut disampaikan Agustiar saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Sabtu (29/8/2026).
Agustiar mengatakan, seluruh sumber daya yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk menangani titik kebakaran yang berada di wilayah sulit dijangkau.
“Kekuatan yang dimiliki harus dimaksimalkan. Untuk titik-titik yang sulit dijangkau melalui darat, operasi water bombing harus dioptimalkan agar pemadaman bisa dilakukan lebih cepat,” ujar Agustiar dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.
Berdasarkan laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng Ahmad Toyib, masih terdapat 15 titik kebakaran yang belum berhasil dipadamkan.
Sementara itu, sebanyak 10 titik yang sebelumnya berada di lokasi dengan kondisi terparah telah berhasil dipadamkan.
Untuk mendukung pemadaman dari udara, pemerintah telah mengerahkan lima unit helikopter water bombing. Namun, saat ini hanya tiga unit yang masih aktif beroperasi. Dua helikopter lainnya tengah menjalani perawatan atau menunggu ketersediaan suku cadang.
Agustiar meminta armada udara yang tersedia diarahkan secara efektif ke lokasi prioritas yang membutuhkan intervensi segera.
“Kita harus melihat titik mana yang paling membutuhkan intervensi dari udara. Jangan sampai sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal. Semua harus diarahkan untuk mempercepat pemadaman,” katanya.
Puluhan Ribu Titik Panas
Ahmad Toyib melaporkan, secara keseluruhan terdapat 38.916 titik panas yang terpantau di wilayah Kalteng. Sementara itu, luas lahan terbakar berdasarkan laporan dari daerah mencapai 60.028,77 hektare.
Adapun berdasarkan pantauan Sistem Monitoring Karhutla (Sipongi), luas lahan terbakar tercatat 7.634,46 hektare.
Jumlah kejadian karhutla tercatat mencapai 2.090 kejadian.
Penanganan di lapangan saat ini diperkuat dengan pengerahan 7.208 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan relawan.
Jumlah personel tersebut ditargetkan dapat ditingkatkan hingga 10.700 personel untuk memperkuat operasi pemadaman melalui jalur darat.
Pemadaman Difokuskan di Wilayah Rawan
Pemerintah Provinsi Kalteng juga terus menjalankan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla.
Sebanyak tiga periode TMC telah selesai dilaksanakan. Sementara periode keempat berlangsung sejak Rabu (26/8/2026) hingga Rabu (2/9/2026).
Agustiar meminta operasi pemadaman difokuskan pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan dan dampak karhutla paling tinggi.
Wilayah prioritas tersebut meliputi Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringin Timur khususnya Sampit, Katingan, dan Seruyan.
Menurut Agustiar, operasi water bombing tidak dapat dilakukan secara terpisah dari pemadaman melalui jalur darat. Koordinasi antara tim udara dan pasukan darat harus diperkuat agar titik api yang telah ditekan dari udara dapat segera ditangani hingga benar-benar padam.
“Water bombing bukan berdiri sendiri. Harus terintegrasi dengan tim di darat. Setelah api ditekan dari udara, pasukan di lapangan harus memastikan titik tersebut benar-benar aman dan tidak muncul kembali,” ujarnya.
Perlindungan Warga Diperkuat
Selain mempercepat pemadaman, Agustiar meminta penanganan karhutla dibarengi dengan perlindungan masyarakat, terutama warga yang terdampak kabut asap akibat penurunan kualitas udara.
Ia meminta instansi terkait memastikan keberadaan posko terpadu dan dapur umum di wilayah terdampak.
Pemerintah juga diminta menyalurkan kebutuhan masyarakat berupa air bersih, vitamin, masker, serta menyediakan fasilitas oksigen bagi warga yang membutuhkan.
“Kita tidak hanya mengejar api padam, tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi. Penanganan harus cepat, terpadu, dan menyentuh langsung kebutuhan warga,” katanya.
Untuk mendukung operasi penanganan karhutla, Pemprov Kalteng mengoptimalkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung operasional 28 Satgas TNI/Polri dan 79 Satgas BPBD.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalteng, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, serta para kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Kalteng.
