Pilihan-rakyat, Jakarta – Pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah sebagai bagian dari upaya evaluasi dan penataan ulang program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Penghentian sementara berlaku selama periode libur sekolah nasional yang berlangsung pada Juni hingga Juli 2026. Selama masa tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek program, mulai dari mekanisme distribusi makanan, kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penggunaan anggaran.
Pemerintah menyatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih efisien dan memberikan dampak yang optimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan skema pelaksanaan MBG ketika kembali dijalankan setelah masa libur sekolah berakhir.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa penghentian sementara bukan berarti program dihentikan secara permanen. Menurutnya, masa libur sekolah menjadi momentum yang tepat untuk melakukan penataan dan perbaikan sistem tanpa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga akan memfokuskan kembali sasaran program kepada kelompok prioritas, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan anggaran negara dapat digunakan secara lebih tepat sasaran.
Selain penyesuaian cakupan penerima manfaat, pemerintah berencana menerapkan sistem evaluasi kinerja terhadap unit-unit penyelenggara program. Unit yang dinilai memiliki kinerja baik akan memperoleh insentif lebih besar, sementara unit yang belum memenuhi standar akan mendapatkan pembinaan dan perbaikan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting di Indonesia. Sejak diluncurkan, program tersebut menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah dan menjadi salah satu kebijakan sosial dengan alokasi anggaran terbesar.
Meski demikian, keputusan penghentian sementara memunculkan beragam tanggapan di masyarakat. Sebagian pihak menilai evaluasi diperlukan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan efektivitas program. Namun, sejumlah kalangan juga menyampaikan kekhawatiran terkait dampak penghentian sementara terhadap penerima manfaat yang selama ini bergantung pada program tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses evaluasi dilakukan untuk memperkuat keberlanjutan program dalam jangka panjang. Setelah proses peninjauan selesai, MBG akan kembali dijalankan dengan skema yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan masyarakat.
Hingga saat ini, Badan Gizi Nasional bersama kementerian dan lembaga terkait masih menyusun rekomendasi perbaikan yang akan menjadi dasar pelaksanaan program pada semester kedua tahun 2026.
