Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan mentoleransi praktik korupsi dalam program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia menekankan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan uang negara.
“Saya tidak mau uang rakyat dicuri,” tegas Prabowo saat menanggapi kasus yang menyeret pimpinan BGN. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, khususnya pada program-program prioritas nasional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakil kepala lembaga tersebut setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis selama sekitar satu setengah tahun terakhir. Keputusan pergantian pimpinan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6).
Sehari setelah pencopotan tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana dan dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Ketiganya langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman mengungkapkan Presiden Prabowo sebelumnya telah meminta jajaran pemerintah untuk menelusuri potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan program unggulan pemerintah berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
Pemerintah memastikan pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang sedang berjalan tidak akan mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini telah menjangkau jutaan pelajar, ibu hamil, dan balita di berbagai daerah. Evaluasi dan pengawasan terhadap program tersebut disebut akan terus diperkuat untuk menjaga kualitas layanan serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Reporter: Vito Rachmawan
