Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Keakraban Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila kembali menjadi sorotan publik. Di tengah apresiasi terhadap upaya menjaga stabilitas politik, sebagian kalangan juga mengkhawatirkan potensi melemahnya fungsi kontrol terhadap pemerintah apabila seluruh kekuatan politik berada dalam satu poros yang sama.
Momen kebersamaan kedua tokoh nasional tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai arah hubungan politik antara pemerintah dan PDI Perjuangan. Sejumlah pengamat menilai komunikasi antar elite politik memang penting untuk menjaga persatuan, namun demokrasi juga membutuhkan keberadaan oposisi yang kuat sebagai penyeimbang kekuasaan.
Qodari menilai keakraban Prabowo dan Megawati di Hari Lahir Pancasila merupakan manifesto dari tema Hari Lahir Pancasila 2026 yakni, Pancasila pemersatu bangsa dan pondasi perdamaian dunia.
Qodari menegaskan Prabowo dan Megawati tetap berkomitmen menjaga persatuan serta kesatuan Indonesia, meski acap kali memiliki perbedaan pandangan.
“Presiden Prabowo dan Bu Mega memiliki sejarah hubungan yang panjang. Ada kalanya bersama dan berkompetisi namun tetap satu dalam menjaga Pancasila serta persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Muhammad Naufal Aqilla, mengatakan bahwa sistem demokrasi membutuhkan mekanisme check and balance agar kebijakan pemerintah tetap dapat diawasi secara efektif.
“Persatuan politik memang baik, tetapi demokrasi yang sehat juga memerlukan kritik dan pengawasan. Jika hampir seluruh kekuatan politik berada dalam lingkaran kekuasaan, fungsi kontrol terhadap pemerintah bisa berkurang.”
Di media sosial, perdebatan mengenai isu tersebut juga terus berkembang. Sebagian warganet menilai kedekatan Prabowo dan Megawati sebagai simbol rekonsiliasi nasional, sementara sebagian lainnya mempertanyakan bagaimana fungsi pengawasan terhadap pemerintah akan berjalan jika mayoritas kekuatan politik berada dalam posisi yang sejalan.
Pengamat menilai bahwa tantangan utama ke depan bukan terletak pada dekat atau tidaknya hubungan antarpartai, melainkan pada kemampuan lembaga-lembaga demokrasi, media, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. Dengan demikian, stabilitas politik dapat berjalan beriringan dengan prinsip check and balance yang menjadi salah satu fondasi demokrasi.
Reporter: Vito Rachmawan
